Kediri, sergaponline.online– Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah menimbulkan dampak berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor, termasuk dunia usaha. Di tengah tantangan perlambatan ekonomi, mencari solusi terbaik atas dampak kebijakan tersebut menjadi tugas bersama.
Anggota DPRD Kabupaten Kediri Totok Minto Leksono menilai bahwa setiap kebijakan pasti memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap dibuat dengan pertimbangan yang matang dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Saat ini kita memang belum tahu hasilnya. Nanti di akhir tahun, BPK akan memberikan penilaian berupa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan),” ujar Totok yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri.
Ia mengapresiasi langkah efisiensi, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas, yang menurutnya bisa dialihkan untuk belanja modal demi kepentingan publik seperti pembangunan irigasi, sekolah, dan infrastruktur umum lainnya.
“Itu belanja modal yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Sektor MICE Terdampak, Pelaku Usaha Minta Sinergi
Dampak dari efisiensi anggaran juga dirasakan oleh sektor usaha, khususnya bidang meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Wakil Ketua PHRI Kediri Raya, Agung Kartiko, mengatakan bahwa kebijakan tersebut menurunkan aktivitas yang berkaitan dengan jasa penyelenggaraan acara, perhotelan, hingga kuliner.
“Harus ada solusi. Bagaimana caranya orang dari luar kota justru datang ke Kediri. Bukan kita yang ke luar kota,” kata Agung.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah, baik Kota maupun Kabupaten Kediri, bersinergi untuk menciptakan event-event berskala regional atau nasional yang bisa menarik kunjungan ke Kediri secara berkala.
“Mungkin bisa berupa festival budaya, olahraga, atau kegiatan lain yang jadi ikon tahunan. Ini penting agar perputaran ekonomi bisa hidup dan sektor MICE tetap bergerak,” harapnya.
Menurutnya, kunjungan dari luar daerah akan berdampak positif bagi hotel, restoran, hingga destinasi wisata lokal.
Diskusi Publik Soal Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, Jawa Pos Radar Kediri menggelar diskusi publik bertajuk “Dampak Efisiensi Anggaran Daerah: Untung atau Buntung?” pada Kamis (19/6). Diskusi yang berlangsung di teras kantor redaksi itu dihadiri berbagai pihak, termasuk Kepala BPPKAD Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri Totok Minto Leksono, Dosen Ekonomi UNP Kediri Edi Susanto, serta Ketua PHRI Kediri Raya Sri Rahayu Titik Nuryati.
Diskusi turut menghadirkan pelaku usaha sektor perhotelan dan resto yang menyampaikan aspirasi dan masukan terkait dampak efisiensi terhadap aktivitas ekonomi di Kediri Raya.
Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, pelaku usaha, dan akademisi, diharapkan kebijakan efisiensi tetap berdampak positif dan tidak mematikan potensi pertumbuhan ekonomi lokal. (red:a)
Posting Komentar