Kediri, sergaponline.online – Pemerintah Kota Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri bersikap tegas menyikapi temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Tim gabungan lintas sektor dari masing-masing daerah kini disiapkan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan ketat terhadap peredaran beras di wilayah mereka.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas ditemukannya sejumlah merek beras yang terindikasi oplosan, sebelumnya banyak ditemukan beredar di supermarket lokal, minimarket berjejaring nasional, hingga pasar tradisional. Temuan tersebut memicu respon cepat dari berbagai daerah, termasuk Kediri.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri, M. Ridwan, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat maupun temuan langsung terkait peredaran beras oplosan di Kota Kediri. Namun, pihaknya tidak tinggal diam.
"Meski belum ada laporan, kami tetap akan melakukan tindakan preventif. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan akan segera turun ke lapangan. Ini untuk mengantisipasi adanya peredaran beras yang tidak sesuai standar," ujar Ridwan, Senin (15/7).
Ridwan menjelaskan, tim akan menyasar berbagai titik distribusi dan penjualan beras, mulai dari distributor utama, pasar tradisional, hingga pengusaha atau produsen beras lokal.
"Ibaratnya kami ingin ‘nguping’ dari masyarakat. Apakah ada informasi dugaan kecurangan atau tindakan kriminal dalam distribusi kebutuhan pokok. Untuk saat ini, belum ada temuan seperti itu," jelasnya.
Ia menambahkan, jika ditemukan indikasi tindak pidana, maka penanganan akan langsung dilimpahkan ke pihak kepolisian. Sementara pemerintah akan melakukan penarikan produk beras yang tidak memenuhi syarat.
"Peran kami di sisi edukasi dan sosialisasi. Kami ingin memastikan bahwa semua produk pangan, khususnya beras, yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan layak," tegasnya.
Pemkab Kediri Turun Tangan
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, M. Solikin. Ia menyatakan bahwa Pemkab Kediri siap mendukung penuh pengusutan beras oplosan sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
"Kami sudah perintahkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) untuk melakukan pemantauan rutin. Kami ingin menjamin tidak ada beras oplosan yang beredar di pasar-pasar Kabupaten Kediri," kata Solikin.
Bersamaan dengan itu, Pemkab Kediri juga tengah menyiapkan program pembagian beras gratis kepada masyarakat miskin. Bantuan pangan ini mencakup sebanyak 122 ribu paket beras yang akan didistribusikan kepada warga kategori desil 1.
"Penyaluran bapang (bahan pangan) akan kami barengkan dengan kegiatan cek kesehatan gratis, agar manfaatnya bisa lebih luas," imbuh Solikin.
Kepala Disdagin Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, memastikan bahwa jajarannya juga telah melakukan sidak sebelumnya. Ia menegaskan akan melakukan sidak lanjutan untuk mengecek beras-beras yang terindikasi ditarik oleh pusat.
“Kami komitmen untuk terus melakukan pengawasan di pasar. Kami tidak ingin masyarakat dirugikan dengan produk pangan yang tidak layak,” tutup Tutik.
Langkah cepat dan tegas dari dua pemerintahan daerah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus memberi efek jera bagi oknum pelaku pengoplosan beras yang merugikan konsumen. (RED.A)
Posting Komentar