Kediri, sergaponline.online – Menjelang peresmian dan dimulainya operasional Sekolah Rakyat (SR) pada tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Kabupaten Kediri mendapat kunjungan langsung dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Kunjungan itu bertujuan untuk memastikan kesiapan fasilitas pendidikan yang akan menjadi salah satu program unggulan nasional di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar.
Kegiatan yang berlangsung kemarin (3/6) dipusatkan di Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) yang berada di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Di lokasi itulah nantinya SR Kabupaten Kediri akan beroperasi.
Tim Kemensetneg yang dipimpin Analis Kebijakan Ahli Muda Kedeputian Politik, Hukum dan HAM, Oto Hidayat, mengawali kunjungannya dengan bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri, M. Solikin. Setelah berdiskusi singkat, tim langsung bergerak ke lapangan untuk memeriksa satu per satu ruang dan fasilitas yang tersedia.
“Mulai dari ruang kelas, asrama, musala, kamar mandi, hingga perpustakaan dan laboratorium IPA kami tinjau,” terang Oto. Tim juga mencermati aspek keamanan dan keselamatan, termasuk mengecek alat pemadam api ringan (APAR) yang ternyata hampir kedaluwarsa.
Dalam pengecekan itu, perhatian khusus diberikan pada keberadaan closed circuit television (CCTV). Oto menyampaikan bahwa saat ini CCTV hanya tersedia di area luar ruangan, padahal idealnya juga harus ada di dalam ruang kelas.
“Kami diberi tugas untuk mendokumentasikan secara detail potensi masalah dan kekurangan yang ada di lapangan. Hasilnya nanti akan dibawa ke pusat untuk jadi bahan pembahasan lanjutan menjelang peresmian SR. Secara umum, kesiapan SR di Kabupaten Kediri sudah lebih dari 80 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa SR di Kabupaten Kediri masuk dalam gelombang pertama peresmian nasional, bersama 64 SR lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama atau kedua bulan Juli 2025, dan rencananya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Jufry Manurung, Analis Hukum Kedeputian Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kemensetneg menambahkan bahwa timnya sejak Senin (2/6) hingga Rabu (4/6) telah melakukan pengecekan ke 15 titik Sekolah Rakyat di berbagai wilayah, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke wilayah timur Indonesia seperti Tidore dan Papua. “Kami juga akan lanjutkan pengecekan tahap dua pada 10 hingga 12 Juni mendatang,” ujarnya.
Menanggapi rekomendasi dari tim pusat, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto, menyatakan bahwa fasilitas dasar di BPKASN saat ini pada dasarnya sudah layak digunakan.
“Soal penambahan CCTV, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya akan dilakukan pemasangan tambahan pada 10 Juli mendatang,” ungkapnya.
Tak hanya itu, tim Kemensetneg juga memberikan masukan agar aula BPKASN dialihfungsikan menjadi gedung olahraga, yang bisa dimanfaatkan siswa untuk bermain basket dan bulu tangkis. Ariyanto menyebut, jika fasilitas yang dibutuhkan belum tersedia, pihaknya akan bekerja sama dengan SMPN 3 Grogol.
“Mereka siap membantu dan meminjamkan fasilitas jika ada kekurangan dari kami,” imbuhnya.
Langkah sigap dari pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat memperlancar proses peresmian sekaligus menjadi model pelaksanaan SR di daerah lain. Semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sukses penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas.(red.al)
Posting Komentar